0541 - 742498 
UPACARA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE 72 DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
10 bulan yang lalu
Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 72 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Militer Balikpapan, Pengadilan Negeri Tenggarong... Lebih Lengkap →
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE -72 DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
10 bulan yang lalu
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke - 72 di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum se... Lebih Lengkap →
MENYAMBUT HUT REPUBLIK INDONESIA DAN HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 72
10 bulan yang lalu
Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke 72 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bersama Pengadilan Tinggi Agama... Lebih Lengkap →
RAPAT BULANAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
10 bulan yang lalu
Rabu, 02 Agustus 2017, Mengawali bulan Agustus Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadakan rapat rutin bulanan guna mengavaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Rapat langsung dipimpin ... Lebih Lengkap →
SILATUROKHIM DAN HALAL BI HALAL WARGA PENGADILAN SEKALTIM-TARA
11 bulan yang lalu
Kamis, 20 Juli 2017 bertempat di Hotel Mesra Samarinda seluruh warga Pengadilan sekaltim-tara melaksanakan silaturokhim dan halal bi halal. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur,an dan sarit... Lebih Lengkap →
Masuk
Ketua PT Samarinda
Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum
Kalender
Statistik
1pengunjung online 39kunjungan hari ini 335.030jumlah kunjunganBiaya Perolehan Informasi
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
- Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
- Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
- Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
- Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
- Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.
Sumber : SK KMA NO. 1-144/KMA/SK/I/2011
Situs Terkait
Pengadilan Tinggi Samarinda
pt.samarinda@gmail.com
All Rights Reserved